Tangis PKL Belakang Balok Pecah di Ruang DPRD Bukittinggi, Pedagang Menanti Audiensi Lanjutan dengan Pemko

Bukittinggi — Suasana haru menyelimuti ruang rapat DPRD Kota Bukittinggi saat para pedagang kaki lima (PKL) Belakang Balok menyampaikan keluhan mereka dalam audiensi bersama pimpinan dan anggota DPRD, di kantor DPRD Senin (23/2/2026) pukul 14.00 WIB.

Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Effendi, Wakil Ketua DPRD Zulhamdi Nova Chandra, serta anggota DPRD Ibra Yaser, Neni Anita, dan Amrizal.

Baca juga: Kota Solok Absen Piala Adipura 2026, Dampak Status Daerah Terdampak Bencana

Pertemuan digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi para pedagang terkait larangan berjualan di kawasan Belakang Balok yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Suasana mendadak hening ketika seorang pedagang berinisial D menyampaikan keluh kesahnya. Dengan suara serak dan mata berkaca-kaca, ia mengungkapkan kekecewaan atas kebijakan pelarangan berjualan yang dinilai datang secara tiba-tiba.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Ingatkan Ancaman Krisis Akibat Pembangunan Tak Berkelanjutan

Air mata tak terbendung saat ia menceritakan perjuangan pedagang yang telah berpuluh tahun menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di kawasan tersebut.

“Kami hanya ingin tetap mencari nafkah. Dari dulu kami jualan di sana, kenapa sekarang dilarang?” ujarnya lirih di hadapan pimpinan DPRD.

Baca juga: Kodam XIX/Tuanku Tambusai Kawal dan Sukseskan Peresmian Reforestasi 2.574 Hektare di TNTN

Sejumlah pedagang lainnya turut menyampaikan aspirasi. Pemuda berinisial A mengungkap adanya dugaan pendekatan terhadap beberapa pedagang agar tidak ikut menyampaikan aspirasi, dengan iming-iming lokasi berdagang baru. 

Sementara pedagang lainnya, Sutan A, menyampaikan kecurigaan terkait minimnya perhatian pihak kelurahan terhadap kondisi pedagang.

Baca juga: Jasa Raharja Gelar Aksi Nasional ‘Glow Up Lingkungan: Bersih Itu Keren!’, Dukung Gerakan Indonesia ASRI

Namun audiensi belum menghasilkan keputusan karena pihak Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kasat Satpol PP yang diundang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Ketua DPRD Syaiful Effendi menyampaikan bahwa DPRD belum dapat mengambil keputusan sebelum mendengarkan penjelasan langsung dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

Baca juga: Pemprov Sumbar Tertibkan Pelanggaran Ruang di Lembah Anai, Rehabilitasi Segera Dimulai

Ia memastikan DPRD akan memfasilitasi audiensi lanjutan yang melibatkan Pemerintah Kota Bukittinggi pada hari berikutnya.

“Kita akan lanjutkan pertemuan dengan Pemerintah Kota besok Selasa (24/02/2026) agar persoalan ini bisa dibahas bersama dan ada keputusan yang jelas, ” ujar Syaiful Effendi.

Audiensi pun ditutup tanpa kepastian final. Para pedagang meninggalkan ruang rapat dengan perasaan harap dan cemas, menunggu hasil pertemuan lanjutan yang diharapkan mampu memberi solusi agar mereka tetap dapat berdagang tanpa hambatan penertiban.
(Lindafang)